Tidak banyak orang awam di Indonesia yang paham bahwa anggaran negara, baik di tingkat nasional ataupun sub-nasional (propinsi, kabupaten, kota atau desa), sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik sehari-hari. Persoalannya karena ketidakpedulian masyarakat awam, ataupun tiadanya akses untuk memperoleh informasi yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Hal yang pertama dapat ditelusuri dari kurang antusiasnya reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap pengumuman anggaran baik di tingkat nasional, propinsi ataupun kabupaten/kota. Hal yang kedua karena ketertutupan pemerintah untuk memberikan informasi yang rinci pada masyarakat, bahkan cenderung enggan mengumumkan dan mempublikasikannya secara luas. Ini adalah warisan masa lalu yang selalu menutupi rincian anggaran sampai pada pihak-pihak (instansi/dinas) yang bertanggung jawab membelanjakannya.

Read more...

Implementasi demokrasi merupakan amanat reformasi yang harus segera dipenuhi penyelenggaraannya di Republik Indonesia. Artinya demokrasi harus dijalankan tanpa embel-embel seperti yang telah terjadi di masa lalu, seperti Demokrasi Terpimpin atau Dernokrasi Pancasila. Demokrasi adalah demokrasi.

Sebagai konsekuensi implementasi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya. Selama ini, partisipasi publik yang terfasilitasi hanya sebatas penggunaan hak pilih dalam pemilu dan pemberian kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak dan pungutan lain yang bersifat sah dan legal. Ruang partisipasi publik sesuai dengan keinginan masyarakat sendiri masih sangat minimalis -kalau tidak bisa dikatakan nihil.

Dalam upaya mendorong terwujudnya pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat, IPCOS berupaya memfasilitasi upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi publik melalui berbagai kegiatan di daerah yang jauh dari jangkauan pusat -remote area- melalui berbagai kegiatan.

Kegiatan pemberdayaan partisipasi publik dimulai dari penyelenggaraan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan seluruh perwakilan stakeholders secara selektif. Dari berbagai diskusi tersebut dapat diketahui format dan bentuk partiisipasi seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Saat ini IPCOS telah menyeienggarakan diskusi di Kupang, Singkawang dan Tanjung Pinang.Diskusi tersebut akan terus bergulir ke tempat lainnya. Dengan demikian akan terdapat bahan yang lebih kaya mengenai format dan bentuk partisipasi publik yang memenuhi harapan rakyat.

Read more...

Pergantian kekuasaan dan otoritarianisme menuju demokrasi membawa banyak harapan, salah satunya adalah penyediaan ruang yang luas bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam berbagai tingkatan. Perubahan rezim dari diktator militer menjadi demokrasi yang terjadi di Brasil juga mernbawa perubahan besar bagi partisipasi publik. Kemenangan Partai Pekerja Brasil dalam pemilihan walikota Porto Alegre telah memberi ruang seluas-luasriya bagi wargauntuk ikut serta menentukan anggaran pembangunan kota. Anggaran pembangunan kota yang semula berpihak pada mereka yang kuat secara sosial –ekonomi melalui Participatory Budgeting, berubah total menjadi berpihak pada kepentingan kaum miskin dan mereka yang kurang beruntung. Perubahan rezim di Indonesia, sebagai amanat reformasi telah mendorong terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, transparan dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik. Kesenjangan antara pusat dan daerah dicoba diatasi melalui desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberi keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan - termasuk di antaranya dalam pemberian ruang bagi partisipasi publik. Keleluasaan tersebut disikapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan menyelenggarakan Participatory Planning yang melibatkan warga secara berjenjang, mulai dari kelurahan.

Meski belurn mernberi hasil seperti yang dicapai Porto Alegre, langkah progresif Pemerintah Kota Surakarta perlu mendapat apresiasi.

Read more...

DPR hasil Pemilu 2004 sudah mulai bekerja sejak 1 Oktober 2004. Setelah diselingi ramai-ramai soal pemilihan Pimpinan Komisi-Komisi, maka sudah waktunya mulai bekerja lebih fokus dan berbobot, untuk merealisasikan harapan-harapan baru yang mengiringi terpilihnya anggota DPR periode 2004-2009.

Read more...