Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tahunan Pembangunan

Pergantian kekuasaan dan otoritarianisme menuju demokrasi membawa banyak harapan, salah satunya adalah penyediaan ruang yang luas bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam berbagai tingkatan. Perubahan rezim dari diktator militer menjadi demokrasi yang terjadi di Brasil juga mernbawa perubahan besar bagi partisipasi publik. Kemenangan Partai Pekerja Brasil dalam pemilihan walikota Porto Alegre telah memberi ruang seluas-luasriya bagi wargauntuk ikut serta menentukan anggaran pembangunan kota. Anggaran pembangunan kota yang semula berpihak pada mereka yang kuat secara sosial –ekonomi melalui Participatory Budgeting, berubah total menjadi berpihak pada kepentingan kaum miskin dan mereka yang kurang beruntung. Perubahan rezim di Indonesia, sebagai amanat reformasi telah mendorong terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, transparan dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik. Kesenjangan antara pusat dan daerah dicoba diatasi melalui desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberi keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan - termasuk di antaranya dalam pemberian ruang bagi partisipasi publik. Keleluasaan tersebut disikapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan menyelenggarakan Participatory Planning yang melibatkan warga secara berjenjang, mulai dari kelurahan.

Meski belurn mernberi hasil seperti yang dicapai Porto Alegre, langkah progresif Pemerintah Kota Surakarta perlu mendapat apresiasi.

Pengantar

Rencana pembangunan kota Porto Alegre dan Surakarta (Solo) sangat menarik untukdipersandingkan dan diperbandingkan. Dua kotayang terpisah jauh di dua benua yang berbeda tersebut secara kebetulan telah melibatkan publik dalam pembentukan rencana pembangunan tahunan masing-masing. Sebagai sesama kota dalam negara berkembang, Porto Alegre di Brasil dan Solo di Jawa Tengah, Indonesia, pantas dijadikan acuan dan model pengembangan demokrasi dalam pemerintahan kota.

Kota Porto Alegre melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pemerintah kota yang populer sebagai participatoryBudgeting (PB) yang telah berjalan efektif sejak 1989 setelah terpilihnya walikota dari partai sayap kiri - Partido dos Trabalhadores (PT) atau Partai Pekerja Brasil pada 1988. Kota Solo baru memasuki tahun keempat dalam pelaksanaan Participatory Planning (PP). Jika pelaksanaan PB di Porto Alegre menuai keberhasilan dan oleh Bank Dunia dijadikan model pengembangan pemerintahan perkotaan yang demokratis dan partisipatif. Keberhasilan PB di Porto Alegre saat ini juga telah diadopsi di kota Saint-Denis (Prancis), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay), Barcelona (Spanyol), Toronto (Kanada), dan Brussels (Belgia). Praktik PP di Solo selama tiga tahun terakhir belum dapat memenuhi harapan segenap warganya - terutama dalam peruntukan dan besaran anggaran dalam APBD pada tahun berjalan.

Perbandingan pelaksanaan PB di Porto Alegre dan PP di Solo yang tertuang dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi proses pembangunan tahunan pemerintahan daerah, melalui deskripsi pelaksanaan partisipasi publik di kedua kota tersebut. Inspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi kota-kota lain untuk melaksanakan PB dan PP secara bersamaan. Apakah kota Anda berani menjadi pionir dalam mewujudkan pemerintahan kota ala Solo- Alegre?